Realisasi anggaran OPD Payakumbuh masih di bawah 50 persen, Berikut tanggapan Ketua DPRD

Realisasi anggaran OPD Payakumbuh masih di bawah 50 persen, Berikut tanggapan Ketua DPRD

PAYAKUMBUH, (Forletnews.com)---Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Yendri Bodra Datuak Parmato Alam mengingatkan pemerintah kota Payakumbuh untuk mempercepat realisasi anggaran yang ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar hasilnya segera dapat dinikmati masyarakat.

"Informasi yang kami peroleh dari Sekretariat Daerah, realisasi anggaran OPD Kota Payakumbuh rata-rata masih di bawah 50 persen, bahkan ada yang masih 30 persen," kata dia Kamis, (11/7).

Ia mengatakan rendahnya realisasi anggaran itu merugikan masyarakat, dan bagi daerah pembangunan juga mengalami keterlambatan.

"Untuk itu kami dari awal sudah meminta pemkot untuk mempercepat progresnya agar pembangunan yang dilakukan berdampak cepat kepada peningkatan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Pemkot Payakumbuh kata dia, perlu memperketat pengawasan terkait progres pembangunan. Misalnya pada triwulan pertama progres dan realisasi anggaran sampai dimana dan berapa persen, begitu juga pada triwulan dua.

"Misalnya dari Januari-April mungkin 20 persen, April-Agustus 70 persen, itu yang kami minta," katanya.

Ia menilai tidak tepat waktunya realisasi kegiatan di daerah itu umumnya disebabkan tidak matangnya persiapan dan perencanaan.

Perencanaan dan persiapan dokumen hingga pelaksanaan di OPD terlalu lama yang membuat terlambatnya realisasi kegiatan.

Dinas terkait yang realisasi anggarannya baru 30 persen agar mempercepatnya seperti yang diinginkan DPRD sejak awal.

Sementara itu Asisten II Setdako Payakumbuh Elzadaswarman mengatakan telah mengingatkan jajaran OPD setempat untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam hal pembangunan fisik dimana beberapa di antaranya masih belum mencapai target.

"Seharusnya sudah 50 persen pembangunan fisik, namun masih ditemukan OPD di bawah itu," kata dia.

Ia mengimbau OPD yang belum mencapai target realisasi untuk lebih meningkatkan kinerja dan pengawasan yang lebih ketat.

"Target realisasi pengerjaan pembangunan harus dapat tercapai dengan baik sesuai rencana," kata dia. (*)