Proyek Kantor Bupati Terancam Putus Kontrak, Para Pekerja Mengakui Belum Digaji

Proyek Kantor Bupati Terancam Putus Kontrak, Para Pekerja Mengakui Belum Digaji

SIJUNJUNG,(Forletnews.com)--Pembangunan gedung baru Kantor Bupati Sijunjung yang dikerjakan PT.Bangun Kharisma Prima (PT BKP) tak kunjung selesai.

Ihwal ini memperlihatkan perjalanan pembangunan gedung megah senilai Rp43.791.700.000 tersebut menjadi sorotan dari seluruh pihak, apalagi proyek pembagunan ini telah usai adendum, hingga terancam putus kontrak.

"Ditetapkan pada hari ini, Kamis (13/6) masa adendumnya sudah selesai," kata Kepala Dinas PUPR Sijunjung, Budi Syafriman pada wartawan, Rabu (12/6).

Sementara itu pihak Pemkab Sijunjung memberikan toleransi dengan dua pilihan. Yakni pelaksana bisa saja menjalankan denda pekerjaan selama waktu 50 hari. Jika tidak, maka opsi terakhir mau tidak mau akan dilakukan pemutusan kontrak kerja.

"Apabila juga belum selesai hingga opsi kedua, ya terpaksa putus kontrak," tegas Budi.

Budi menambahkan, bobot pekerjaan yang dilaksanakan PT Bangun Kharisma ini sudah mencapai 80 persen.

"Kebetulan pada April 2019 lalu pekerjaannya sudah mencapai 76 persen. Kini bobot pekerjaanya diperkirakan ditaksir sudah mencapai sekitar 80 persen,"tambah Budi.

Meninjau bagaimana pengerjaan dilokasi proyek pembangunan kantor bupati tak terlihat aktifitas pekerjaan. Namun salah seorang pria yang mengaku sebagai pekerja menuturkan proses kegiatan memang sedang terhenti sejak sebulan lalu.

"Pekerja pada pulang semuanya pak, dan lagian ngapain disini, lagi pula gaji pekerja pun banyak yang belum dibayarkan pak," keluhnya yang tak mau disebutkan namanya

Pihak manajemen PT Bangun Kharisma Prima (PT BKP) yang dicoba dihubungi awak media, tak kunjung berhasil.

"Tak ada pihak manajemen disini pak, mereka juga ada pekerjaan di daerah lain," jujur pria yang enggan disebut namanya tersebut.

Sementara, Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin jelang lebaran lalu juga tak menapik lambannya pelaksanaan pekerjaan pembangunan kantor bupati Sijunjung.

"Ya, lihat sendiri kondisinya, kita kan belum ada serahterima,"ucap Bupati.

Untuk diketahui, pembangunan Kantor Bupati yang tergolong megah itu berasal dari Pos Anggaran APBD Kabupaten Sijunjung tahun 2017, dengan mengunakan sistem anggaran multiyears.

“Kita harapkan pembangunannya segera bisa rampung dan tuntas supaya bisa diresmikan dan ditempati. Kalau bisa cepat tuntas kenapa harus menunggu lama. Apalagi, pelaksana pembangunan telah berkomitmen pekerjaannya segera tuntas tidak akan begitu lama,” kata Yuswir Arifin pula.

Waktu pelaksanaan pembangunan gedung baru itu selama 480  dan berakhir pada Maret 2019. Setelah diadendum deadline kontraknya menjadi 13 Juni 2019. Akan tetapi, lagi-lagi tak juga kunjung selesai. Seharusnya kontrak adendum telah berakhir hari ini.(fra)