Kondisi Jembatan Rusak, Pemkab Diharapkan Segera Perbaiki Jembatan Gantung di Desa Ganting Kecamatan Salo

Kondisi Jembatan Rusak, Pemkab Diharapkan Segera Perbaiki Jembatan Gantung di Desa Ganting Kecamatan Salo

SALO (Forletnews.com) - Pemerintah mengajukan dan memerintahkan untuk membangun di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Tetapi di Kampar masih ada jembatan gantung yang berada di Desa Ganting, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

"Salah seorang mewakili masyarakat tidak disebut namanya menyampaikan kepada awak media melalui telepon, Kamis (09/05/2019) bahwa ada jembatan gantung dan panjang di desa kami belum diperbaiki," sebutnya.

Jembatan itu salah satu jalan alternatif masyarakat Umum antara kedua desa tetapi tidak diperhatikan oleh pemerintah atau belum ada diperbaiki atau dibangun kembali," jelasnya.

"Kami masyarakat disini merasa paling takut jalan di atasnya karena jembatan tersebut sudah pada rusak," ucapnya.

"Masyarakat berharap kepada Pemerintah Kampar, agar jembatan penghubung antara kedua desa ini bisa diperbaiki karena kami terancam melalui di atasnya karena sudah banyak masyarakat yang jatuh, sehingga ujung jari kaki masyarakat yang sudah jatuh itu terpotong akibat jatuh dari jembatan gantung itu," terangnya.

"Jembatan itu sudah lama tidak diperbaiki oleh Dinas terkait apakah harus menunggu korban banyak baru jembatan itu di perbaiki," terangnya.

Kades Ganting Zubaidah ketika diKonfirmasi melalui handphonenya itu mengatakan "jembatan gantung bukan tagunggjawabnya pembangunan desa, dan itu tidak bisa dana desa disalurkan untuk membangun, itu dari Pemerintah Kabupaten dan sudah pernah diajukan namun sampai sekarang belum diperbaiki," jelas Zubaidah.

"Masyarakat sangat berharap kepada pemerintah agar jembatan gantung ini dibangun atau diperbaiki menyangkut keselamatan masyarakat disini,"  harapnya.

Jembatan gantung ini, salah satunya penghubung antara ke dua desa dan juga jembatan memperlancar ekonomi masyarakat," tutupnya.

Untuk keseimbangan berita supaya jangan jadi fitnah dan melanggar kode etik jurnalistik, secara Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, awak media mencoba konfirmasi Kepala Dinas PUPR Afdal, lewat via whatsApp tidak dibalasnya, di telepon tidak diangkatnya, sampai berita ini diterbitkan belum bisa di konfirmasi dinas terkait tersebut.

KAMPARJEMBATAN RUSAK