"Ketum Pemuda Minang Meminta Kepada KPK Segera Selesaikan Dugaan Kasus Korupsi Kepala Daerah Di Sumbar."

SIJUNJUNG,(Forletnews.com)--Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang pejabatnya menjadi langganan kasus korupsi. Hingga awal Desember tahun ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang telah menerima pendaftaran paling sedikit 35 perkara korupsi dengan 39 terdakwa dari Kejati Sumbar dan Kejari seluruh Sumbar.

Dibanding jumlah perkara di sepanjang 2017 yang tercatat sebanyak 44 perkara dengan 45 terdakwa, maka potensi peningkatan jumlah perkara selama 2018, hingga 2019 mungkin terjadi meningkat, ini dibuktikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pada tanggal 8 Mei 2019 Bupati Solok Selatan, Sumatra Barat, Muzni Zakaria sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. Muzni diduga terlibat dugaan suap pengadaan barang dan jasa Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018.

Ketua umum Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI) Muhammad Rofik Perkasa Alamsyah, menyatakan demi marwah Sumatera Barat meminta kepada KPK untuk segera menyelesaikan dugaan kasus korupsi kepala daerah dan pejabat di Sumbar yang sudah lama menjadi polemik dan isu meresahkan masyarakat.

"Selaku generasi muda Minang ditak ingin dinodai dengan perkara yang belum selesai apalagi perkara kasus korupsi di Sumbar semakin merajalela. Hingga para pemimpin di Sumbar banyak tersangkut perkara dugaan korupsi. Saya selaku Ketum IPPMI meminta kepada pihak KPK untuk menuntaskan para pejabat dan kepala daerah yang tersangkut dugaan korupsi harus ditindak cepat" paparnya pada Kamis 13 Juni 2019

Menurutnya, dugaan kasus yang menjerat kepala daerah telah meresahkan masyarakat Sumbar, ihwal itu selalu menjadi topik utama bagaimana sebenarnya dugaan dugaan ini selasai dan bukan menjadi ranah abu abu dalam penegakkan kasus korupsi di Sumatera Barat.

"Meski demikian, hari ini belum jelas pokok padangnya, sampai pegiat antikorupsi merasa bahwa dugaan kasus yang menjerat para kepala daerah ini masih belum jelas alias abu abu, hingga meresahkan masyarakat. Sebab hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana korupsi menjadikan efek jera yang bisa berdampak pada menurunnya praktik korupsi berbagai lini di Sumatera Barat" jelasnya

Padahal kalau ditelaah, masyaralat Sumatera Barat banyak dirugikan dari hari kehari, baik secara pilosofi orang Minangkabau "al adatul muhakkamah" yakni peraturan itu
Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum yang jelas dan tidak dalam koridor warna abu abu.

"Saya selaku putra ranah Minangkabau yang menjunjung tinggi kehidupan yang berfalsafahkan adat badandi sarak sarak basandi kitabulloh" dan kami menyayangkan dugaan kasus korupsi di Sumbar belum juga dituntaskan oleh pihak KPK. Sebab ini menyangkut hukum yang akan mempengaruhi masyarakat Minangkabau dengan makna "Al Adatul Muhakkamah" tuturnya ber filosopi

Pemuda Minang melewati Ketum Pemuda Pemudi Minang Indonesia tidak bosan-bosanya mengaungkan di Sumatra Barat menegakkan keadialan dan menuntaskan korupsi. Apabila membaca sejarah secara nasional, gerakan anti korupsi secara masif berawal dan dimulai dari Sumatra Barat.

"Di mana dalam skala nasional orang mengenal ada korupsi berjamaah yang pada waktu itu digulirkan pemberantasanya oleh tokoh-tokoh muda dan mahasiswa Sumbar. Sehingga, ke depan pemuda selaku aset bangsa tetap merealiasikan gerakan anti korupsi tersebut dengan baik. Maka harapan Minangkabau bebas korupsi bisa direalisasikan, serta pihak yang diberikan amanah untuk memberantaskan korupsi bertanggungjawab menuntaskan dugaan kasus korupsi secepatnya"pungkasnya penuh harap.(fra)