Hendrayana,SH.MH : Hak Jawab dan Tolak Ranah Hukum Penyelesaian Persengketaan Pers

Hendrayana,SH.MH : Hak Jawab dan Tolak Ranah Hukum Penyelesaian Persengketaan Pers

PEKANBARU (Forletnews.com) -- Terkait Pemred Harianberantas.Co.Id Toro Laia digiring ke Pidana dengan Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) akan pemberitaan ke Persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru hingga menjalani persidangan ke-12 ( Senin,01/10/2018) kemarin

Direktur Eksekutive Lembaga Pers DR. Sutomo (LPDS) Hendrayana,SH.MH, menanggapi polemik hukum sengketa pers yang menimpa Toro Laia.

Hendra membenarkan bahwa setiap orang berhak melaporkan media yang telah berakibat mencemarkan nama baik masyarakat, namun jika itu merupakan hasil jurnalistik atau Pers ia menyebutkan penyidik kepolisian tidak boleh serta merta menjadikan seseorang Pemred menjadi tersangka tanpa melalui proses hak jawab dan hak tolak.

"Jadi konteksnya adalah setiap orang yang merasa dirugikan oleh pemberitaan,itu harus melalui mekanisme sebagaimana yang diatur UU Pers yaitu mengajukan pengaduan kepada Dewan Pers sebelum melapor kepolisian itu prosedur yang idealnya.Apabila ia sudah melapor Kepolisi,maka polisi harus meminta keterangan ahli dulu kepada Dewan Pers,untuk menilai tidak bisa serta merta menetapkan Tersangka terhadap Pemimpin Redaksi Media Tersebut." Terang Hendrayana dalam wawancara melalui seluler salah satu korlap Solidaritas Pers Indonesia Riau Ismail Sarlata

Saat disampaikan pihak Pelapor tidak Indahkan PPR Dewan Pers, serta pihak Kepolisian tetap melanjutkan proses laporan pelapor.

"Kalau sudah ada PPR dari Dewan Pers,terlepas dari kapan lapor dan segalanya. Polri harus tunduk pada Mekanisme yang sudah ada,karena itu adalah wilayahnya wilayah hak jawab yang sudah disampaikan oleh Dewan Pers melalui PPR itu dan itu sudah ada pengabaian terhadap rekomendasi Dewan Pers.Maka apa yang sudah di alami Toro Laia masuk kedalam ranah persidangan,maka Terdakwa maupun melalui Kuasa Hukum bisa melalui surat dan bahkan bisa secara langsung meminta kepada Dewan Pers untuk dapat memberikan keterangannya sebagai saksi dan ahli didalam persidangan." Imbuhnya.

Sementara terkait Zulmansyah Sukedang Ketua PWI dijadikan sebagai saksi ahli Pers maupun saksi ahli wartawan oleh JPU didalam Persidangan ke-12 PN Pekanbaru, Senin (01/10/2018).

"Itu haknya dari ketua PWI tersebut,tapi sekiranya ketua PWI ngerti dan paham tentang Mekanisme pasti pernyataannya akan mengacu pada UU Pers terkecuali ada hal-hal lain.Yang namanya Ahli Pers itu sebagaimana diatur dalam Sema no 13 Tahun 2008 Adalah Ahli yang sudang mengikuti Training di Dewan Pers sebagai Ahli Dewan Pers.Coba tanyakan dulu ahli pers Ketua PWI tersebut sudah ikut Training Ahli Pers di Dewan Pers apa belum? (pinta Hendrayana), karena ada mekanismenya juga.Kalau misalkan ada Ahli Pers daerah akan memberikan keterangan oleh JPU,maka harus diberitahukan kepada Dewan Pers.Dan Perihal Ahli Kewartawanan sebagaimana disebut JPU dalam Persidangan, tidak ada ahli kewartawanan.JPUnya yang nggak ngerti dan tidak paham.Untuk pengakuan JPU menyebutkan Ketua PWI sebagai Ahli Pers,Terdakwa melalui kuasa hukum lihat apakah ia (Ketua PWI) memiliki Piagam Ahli Pers dan lainnya,karena tidak semua ketua PWI ahli Pers tinggal kejelian Kuasa Hukumnya ". Tutup Hendrayana,SH.MH sembari meminta kepada Solidaritas Pers Indonesia untuk langsung meminta kepada Dewan Pers untuk dapat mengirimkan Surat kepada Dewan Pers akan hal tersebut diatas.





Reporter : jimmi/rls

PekanbaruHendra yana SH.MHSengketa persHak jawabHak tolajRanah hukum