E-WARUNG INI TETAP MENJALANKAN USAHANYA TANPA IZIN DINSOS DAN PKS BRILINK, ADA APA?

E-WARUNG INI TETAP MENJALANKAN USAHANYA TANPA IZIN DINSOS DAN PKS BRILINK,  ADA APA?

PEKANBARU (forletnews.com) –  Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai maka dimulailah kegiatan Elektronik warung gotong royong (e-Warong) yang merupakan program bantuan sosial sebagai bentuk sinergi dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). E-Warong melayani transaksi pembelian bahan pangan pokok bersubsidi. Penerima manfaat bantuan sosial juga dapat bertransaksi di e-Warong dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kegiatan yang bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi fakir miskin ini memang usaha yang cukup menguntungkan disaat sekarang. Banyak kalangan masyarakat yang tergiur untuk mencoba membuka usaha ini.

Tidak terkecuali dengan Eva Rahmi oknum Kepala Dusun Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar yang mengambil kesempatan ditawarkan kepadanya oleh Pendamping PKH sekaligus TKSK Kecamatan Kampar Kiri Tengah Habib Usman.

Hal ini terungkap dari penelusuran awak media dilapangan saat Eva Rahmi Sang Kadus Mayang Pongkai membagikan sembako kepada KPM yang hadir di e-warong nya.

1603506378-Forletnews-GAMBAR 2

Tanya : “Sejak kapan usaha e-warong ini dimulai Bu Eva?”.
Jawab: “Belum Lama ini”.
Tanya: “Apakah E-Warong ini sudah ada izin nya? Dari mana izinya keluar? dan apa nama E-Warungnya?”.
Jawab: “Izinya sudah 8 bulan diurus di dinas sosial tapi belum ada keluar SK-nya, coba Tanya langsung ke Habib, (sambil menekan nomor seseorang yang diakuinya bernama Habib) semua yang urus Habib tanyakan saja langsung kepadanya. E-Warong ne lihat saja di spanduk itu ada tertulis (sambil menunjuk spanduk yang terbentang di pintu masuk ke dalam e-warung ini, di luar tertulis E-Warong Toko Jaya Bersama),” ucapnya.
Jawab : “Kami telah bekerjasama dengan BRILink,” katanya lagi penuh percaya diri.

 

Awak Media juga telah memintai keterangan Habib Usman yang rekomendasikan oleh Eva Rahmi sang oknum kadus sebagai orang yang mengarahkanya dalam memulai usaha E-Warong Toko Jaya Bersama, awak media menghubungi selular Habib Usman di nomer 085271482xxx diangkat langsung oleh yang bersangkutan.

Tanya : “Benar saya berbicara dengan Habib Usman?”.
Jawab: “Ya, sendiri Habib Usman”.
Tanya: “Izin Pak Habib ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait E-Warong Toko Jaya Bersama milik Eva Rahmi”.
Jawab: “Oke, silahkan pertanyaanya apa?”.
Tanya: “Menurut keterangan Eva Rahmi yang urus semua hal mengenai E-Warong Toko Jaya Bersama miliknya adalah Pak Habib? Kalau benar demikian bisa diceritakan awal mula pengurusnya sampai sudah berjalan seperti sekarang ini?”.
Jawab: “Ya, betul ini memang saya yang menyarankan ke Eva Rahmi untuk membuat E-Warong ini sebagai Pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) itupun karena saya mendapat info dari dinas sosial agar mencarikan orang yang mampu mengelola E-Warong (sambil menyebutkan nama-Dedi, - red), untuk SK-nya memang belum keluar se-Kabupaten Kampar saya kurang tau perihal kendala kok belum dikeluarkanya SK,” jelasnya.
Tanya: “Mesin EDC nya milik siapa Pak?”.
Jawab: “Milik Daffa Collection”.
Tanya: “Mesin EDC Daffa Collection sendiri atas nama siapa Pak?”, bukan atas nama Eva Rahmi atau E-Warong Toko Jaya Bersama?”.
Jawab: “Kalau itu saya tidak tau,” ucap Habib diseberang sambungan seluler.
Tanya: “Sebagai orang yang mengurusi izin E-Warong Toko Jaya Bersama apa Bapak pernah melihat pihak BRILink mensurvey E-Warong tersebut?”
Jawab: “Saya tidak tau mengenai hal itu,” ucapnya.
Tanya: “Pak, bapak tau mengenai aturan terkait aparatur pemerintah kabupaten beserta jajaranya termasuk pemerintahan desa dari mulai Bupati hingga Kecamatan dan Kepala Desa tidak boleh mengelola E-Warong mereka hanya boleh mengawasi alur jalanya dana bantuan sosial ini tidak boleh terjun langsung mengurusinya?”.
Jawab: “Kalau itu saya juga tidak tau Bu,” ucap Habib Usman.

Terlalu banyak pertanyaan yang dijawab tidak tau oleh seorang yang berkecimpung didalam perihal dana bantuan sosial dan juga sudah memegang 2 SK dari Kecamatan sebagai TKSK dan dari Dinas Sosial sebagai Pendamping PKH

Aneh, seorang pendamping PKH dan TKSK yang mengurusi terkait izin E-Warong Eva Rahmi sang oknum kadus tidak tahu mesin EDC yang berasal dari Bank BRI sebagai salah satu Bank Himbara yang ditunjuk untuk Kabupaten Kampar tidak mengetahui kepemilikan mesin EDC tersebut.

Disini bagi pemilik E-Warong sudah seharusnya memiliki sendiri mesin Electronic Data Capture (EDC) sesuai dengan yang dijelaskan dalam PETUNJUK TEKNIS DIREKTUR JENDRAL PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL NOMOR ; 03/LJS/01/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019 pada BAB III INFORMASI DAN LAYANAN PENGADUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN A.3. Electronic Data Capture (EDC), A.4.Persenol Identification Number (PIN) a. PIN adalah nomer identifikasi pribadi atau kode rahasia yang terdiri dari enam angka sebagai kunci penggunaan KKS untuk melakukan transaksi pencairan PKH oleh penerima bantuan PKH dan b. PIN harus dijaga kerahasiaanya dengan tidak memberitahukan kepada siapapun.

Yang lebih aneh lagi, saat pembagian sembako di E-Warong Toko Jaya Bersama ini KPM tidak menekan sendiri PIN KKS nya di mesin EDC yang tersedia, namun ada seorang yang menekan PIN di mesin EDC untuk setiap KPM yang mau mengambil sembako di tempat ini. Belakangan diketahui laki-laki muda yang duduk satu meja dengan Eva Rahmi merupakan anak laki-lakinya.

1603506435-Forletnews-GAMBAR 3

Tanya: “Kenapa setiap KPM yang datang mengambil sembako tidak menekan nomer PIN nya sendiri di mesin EDC yang tersedia?, oh ya adik tu siapa?”, Tanya awak media kepada Eva.
Jawab : “Oh, nomer PIN nya sama yang datang kepada kami, jadi untuk memudahkan KPM kami bantu saja mereka, Ini anak saya yang membantu pekerjaan saya hari ini,” jawab Eva.

 

Setelah Kami konfirmasi langsung Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Darius mengatakan bahwa Pejabat aparatur pemerintah dai mulai Bupati , Kecamatan, Kepala Desa beserta jajaranya tidak dibolehkan mengelola E-Warong.

“Sebenarnya tujuan BPNT ini untuk KPM di suatu tempat yang sudah terverifikasi datanya di dinas sosial masing-masing Kabupaten/Kota karena ini Program Kemensos yang mana dananya turun langsung dari pusat ke Kabupaten /Kota, terkait aparatur pemerintah dan pemerintah desa sudah seharusnya mendukung program ini sebagai pengawas aliran dana bantuan sosial dari pusat ini jangan ikut pula ikut berbisnis didalamnya,” ungkap Darius Kadis sosial ini

Perlu diketahui disini tentang petunjuk penyiapan E-Warung yang diatur dalam pedoman umum :
Bank Penyalur bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi e-Warong dengan memperhatikan jumlah dan sebaran KPM di desa/kelurahan. Penetapan e-Warong sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut:
a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.
b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.
c. Menjual bahan pangan sesuai harga pasar.
d. Memiliki pemasok yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada e-Warong.
2) Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada e-Warong. 
3) E-Warong dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan bahan pangan terjamin serta memenuhi prinsip program.
 Dapat melayani KPM dan non-KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.
f. Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas.
g. Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi e-Warong yang melayani program Sembako, kecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta unit usahanya, Toko TaniIndonesia, ASN, pegawai HIMBARA dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan.
h. Untuk ASN, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan,baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-Warong maupun pemasok e-Warong.
Setelah agen bank dan pedagang disetujui untuk menjadi e-Warong yang melayani program Sembako, Bank Penyalur menerbitkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Bank Penyalur dan e-Warong. Dokumen PKS tersebut berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, kesepakatan pelaksanaan prinsip program, aturan dan sanksi dalam pelaksanaan program Sembako dengan mengacu kepada aturan yang berlaku.
E-Warong tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh e-Warong atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan. 
E-Warong tidak harus menyediakan seluruh jenis bahan pangan yang ditentukan untuk program Sembako, namun minimal harus menyediakan jenis bahan pangan yang termasuk sumber karbohidrat, sumber protein hewani, dan satu jenis bahan pangan lainnya (yang termasuk sumber protein nabati atau sumber vitamin dan mineral).
E-Warong yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan akan dicabut izin penyaluran untuk melayani program Sembako oleh Bank Penyalur.
Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk menjadi e-Warong yang melayani program Sembako, sedikitnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:
a. Bank Penyalur dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota memastikan kecukupan jumlah dan sebaran e-Warong untuk menghindari antrean dan permainan harga bahan pangan di atas harga wajar.
Memberikan layanan perbankan kepada e-Warong, termasuk di antaranya: pembukaanrekening tabungan, pendaftaran menjadi agen Laku Pandai atau LKD, dan layanan usaha lainnya.
c. Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, pemasaran/branding, perbaikan fasilitase-Warong dan lainnya untuk melayani KPM.
d. Mencetak dan memasang penanda e-Warong di e-Warong. Penanda e-Warong minimal berukuran 50 cm x 50 cm.
e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian bahan pangan dengan menggunakan KKS, termasuk:
1) Memastikan ketersediaan jumlah mesin pembaca KKS pada setiap e-Warong (kecuali untuk e-Warong di wilayah khusus). Mesin pembaca KKS dapat berupa mesin EDC yang di gunakan oleh e-Warong untuk memproses transaksi pembelian bahan pangan oleh KPM.
2) Memastikan adanya mekanisme khusus untuk wilayah yang memiliki keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur nontunai.
3) Melakukan edukasi penggunaan mesin pembaca KKS kepada e-Warong dan memastikan e-Warong siap melayani KPM.
4) Menyediakan dukungan teknis dan pemantauan berkala terhadap kelancaran operasional alat transaksi.
f. Menyediakan petugas bank (Assistant Branchless Banking/ABB, Contact Person) yang dapat dihubungi oleh e-Warong guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pembelian bahan pangan.
g. Bank Penyalur setempat menyampaikan daftar e-Warong kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota setempat dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah.
h. Bank Penyalur di pusat melaporkan daftar e-Warong (BNBA) kepada Tim Pengendali dan Kementerian Sosial. Data e-Warong (BNBA) tersebut dilengkapi dengan kode wilayah dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa/kelurahan yang digunakan oleh satuan kerja pengelola data di bawah Kementerian Sosial. 

Sampai saat berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi terkait permasalahan perizinan E-Warong Toko Jaya Bersama milik Eva Rahmi Oknum Kadus Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dan aturan E-Warong dari BRI Link yang dikonfirmasi langsung ke Humas Kanwil BRI di Menara BRI Jalan Jendral Sudirman.(nitahasanjaya)

PEKANBARUPOLITIKR-WAROENGILEGAL