Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria Ditetapkan Tersangka oleh KPK

Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria Ditetapkan Tersangka oleh KPK

JAKARTA, (Forletnews.com) – Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat, Muzni Zakaria, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu ditegaskan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Sabtu (27/4).

“Iya benar (sudah tersangka),” ujar Basaria dikutip liputan6, di Jakarta, Sabtu (27/4).

KPK menetapkan Muzni sebagai tersangka setelah menggeledah kediamannya beberapa waktu lalu. Namun, Basaria belum bersedia menjelaskan lebih jauh kasus apa yang menjerat orang satu di Kabupaten Solok Selatan, Padang, Sumatera Barat itu.

Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah kediaman Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria, Kamis (25/4). Penggeledahan dilakukan tim lembaga antirasuah sejak pagi hingga siang hari tadi.

“Benar ada kegiatan penggeledahan oleh tim KPK (di Solok Selatan),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis 25 April 2019.

Febri tak menjelaskan lebih jauh penggeledahan yang dilalukan terkait kasus apa. Namun, Febri memastikan penggeledahan yang dilakukan dalam tahap penyidikan. “Prosesnya tentu sudah di tingkat penyidikan,” kata Febri.

Terkait dengan siapa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Febri enggan menjawab. Febri beralasan tim lembaga antirasuah masih melakukan serangkaian kegiatan di Solok Selatan, Padang, Sumatera Barat.

“Karena tim masih bekerja di lapangan, nanti informasi lebih lengkap terkait perkara dan tersangkanya akan disampaikan menyusul,” kata Febri.

Sebelumnya, Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria, mengaku tidak ada di tempat saat rumahnya yang berada di Kota Padang, digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (25/4) pagi.

“Benar ada penggeledahan tadi pagi, kebetulan saya sedang dinas di Jakarta. Apa permasalahan sebenarnya saya juga belum tahu,” kata Muzni melalui pesan singkat yang diteruskan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Solok Selatan Firdaus Firman, seperti dikutip kompas.

Dia mengatakan, sebelumnya dia memang pernah dipanggil KPK sebanyak dua kali, yaitu pada 27 Januari dan 11 Februari 2019, karena adanya dugaan tindak pidana korupsi tentang pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Solok Selatan.

“Pemanggilan itu perihal dugaan menerima hadiah atau janji, habis itu belum ada panggilan lagi dan tiba-tiba saja tadi pagi ada kejadian (penggeledahan),” ujarnya. (*/01)