Abdul Heris Bersikeras Bahwa Izin PT DSI Asli Adanya

Abdul Heris Bersikeras Bahwa Izin PT DSI Asli Adanya

PEKANBARU (FORLETNEWS.COM)  - PT Duta Swadaya Indah menepis tudingan anggota DPRD Siak, Ariadi Tarigan terkait SK Menhut No 17/kpts-II/ tahun 1998. Pasalnya pernyataan Ariadi tentang SK Menhut yang sudah mati dengan sendirinya justru kurang tepat.

Pasalnya menurut salah seorang tim penasehat hukum PT Duta Swadaya Indah (DSI), Abdul Heris Rusli SH MH alasan bahwa SK menhut sudah mati dan pemalsuan surat sangat tidak benar. Karena mereka sama sekali tidak merubah satupun isi dari SK Menhut tersebut. Meskipun begitu Abdul Heris membenarkan jika PT DSI terlambat karena tidak bisa menyelesaikan Pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dal satu tahun sejak sk diterbitkan yaitu tanggal 6 Januari 1998.

"Kenapa terlambat? Karena kondisi negara yang menghukum seperti itu, sebab pada tahun 1998 itu semua orang tahu bahwa terjadi kekacauan. Seperti Tri Sakti, demo hingga turunnya Presiden Soeharto," jelas Abdul Heris yang dilansir dari diriau.com, Rabu (14/8/2019).

Kemudian pada 1999 Kabupaten Siak juga mekar dari Bengkalis, sehingga pengurusan HGU dan lain-lainnya belum jelas apakah melanjutkan pengurusan ke Bengkalis atau Siak. Sebab sebelumnya PT DSI mengurus surat-surat ke Bengkalis.

"Karena tahun 1998 kami telah mengurus hgu dan ini ada buktinya (sembari menunjuk surat perihal permohonan pengukuran kadasteral). Jadi ini yang tidak dimunculkan. Untuk penerbitan HGU tentu ada permohonan dulu. Kalau terlambat atau tidaknya tentu tergantung BPN, yang penting kewajiban kami menyeselsaikan pengurusan," paparnya.

Dari data berupa surat-surat yang ditunjukkan Heris, setelah keluarnya izin dari Skep Menhut keluarlah keluarlah Keputusan Bupati Siak nomor 284 /HK/KPTS/2006 tentang pemberian izin lokasi untuk perkebunan. Kemudian disusul nomor 57/HK/KPTS/2009 tentang Pemberian izin usaha perkebunan PT duta swadaya indah (DSI).

"Intinya apa? Skep Menhut 1998 sama sekali tidak mati karena kondisi negara kacau dan keamanan terancam pada saat itu. Apalagi dipalsukan, karena semua sesuai dengan aslinya. Hal ini diperjelas dengan putusan pengadilan yang memutuskan izin PT DSI tidak palsu alias sah," tegasnya.

Terkait tudingan Ariadi Tarigan tersebut, pengacara menyarankan agar PT DSI menempuh jalur hukum menyikapi tudingan tersebut.

Sebelumnya seperti dikutip dari wartaporos.com diberitakan Ariadi meminta agar Bupati Siak Alfedri mencabut izin PT DSI. Alasannya, selain SK Menhut nomor 17/Kpts.II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang digunakan untuk mengurus izin sudah mati dengan sendirinya, hingga saat ini HGU PT DSI juga tidak ada.

 

Reporter: Lukman Prayitno